MAKALAH ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

1.1            DEFINISI

Hukum merupakan peraturan atau seperangkat kaidah, norma dan nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat dengan menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Menurut prof. Achmad Ali yaitu : “hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu system yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.  Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana dan prasarana atau konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangun(an) yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Definisi aspek hukum dalam pembanguan adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu system yang menentukan boleh atau tidaknya yang dilakukan selama kegiatan pembagunan sarana dan prasarana suatu konstruksi. Layanan jasa konstruksi terdiri dari beberapa macam yaitu :

1.         Perencanaan Pekerjaan Konstruksi

2.         Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

3.         Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

1.2            HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonominya saja melainkan juga harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya terdiri dari beberapa kualitas :

1.      stability, yaitu hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.

2.      predictability

3.      fairness, merupakan aspek keadilan (fairness) seperti persamaan di depan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berkelebihan.

4.      Education

1.3            PERIZINAN BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memiliki ketentuan perizinan usaha di bidang jasa konstruksi yaitu dengan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Perizinan usaha jasa konstruksi telah diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (PP 28/2000). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 28/2000 (PP 4/2010) dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

1.4            Kosep kebijakan hukum konstruksi Indonesia

Indonesia adalah negara hukum. Seluruh aspek di negara kita harus mempunyai dasar hukum, termasuk dalam hal industri konstruksi. Berikut adalah hirarki hukum perundang-undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UU No. 12/2011 sebagai berikut:

1.         Undang undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2.         Ketetapan MPR (TAP MPR)

3.         Undang-Undang (UU) atau PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)

4.         PP (Peraturan Pemerintah)

5.         PERPRES (Peraturan Presiden)

6.         PERDA (Peraturan Daerah)

Hirarki ini menunjukan tingkat kekuatan hukum tersebut. Hirarki yang lebih tinggi artinya lebih kuat di mata hukum. Hirarki yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang hirarkinya berada di lebih atas.

Konsep kebijakan hukum konstruksi dulu dan sekarang.

a.         Dulu

Bangunan -> Pihak (pemilik dan tetangga) -> Izin Adat

b.         Sekarang

Bangunan -> Pihak (terdiri : Pemilik, Konsultan, Kontraktor, Bank)

-> Izin Pemerintah

Saat ini, hukum konstruksi mengatur berbagai jenis kegiatan dalam industry konstruksi di Indonesia, seperti:

1.         Penyelenggaraan jasa konstruksi

2.         Pengadaan barang/jasa konstruksi

3.         Bentuk-bentuk kontrak konstruksi

4.         Aspek keuangan dan perbankan kontruksi

5.         Aspek perpajakan dalam kontrak kontruksi

6.         Klaim konstruksi

7.         Proses penyelesaian sengketa konstruksi

8.         Lembaga dan para pihak dalam kontrak konstruksi

Aspek Hukum Dalam Jasa Konstruksi

a.    Keperdataan yaitu menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi, yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian.

b.    Administrasi Negara yaitu menyangkut tantanan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi.

c.    Ketenagakerjaan yaitu menyangkut tentang aturan ketenagakerjaaan terhadap para pekerja pelaksana jasa konstruksi.

d.    Pidana yaitu menyangkut tentang tidak adanya sesuatu unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana.

Peraturan Perundang-Undangan Dalam Jasa Konstruksi

1.         Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

2.         PP No.28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

3.         PP No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

4.         PP No.30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

5.         Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

6.         Kepmen KIMPRASWIL No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.

7.         Surat Edaran Menteri PU No.08/SE/M/2006 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006.

Peraturan Menteri PU No. 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing.


sumber
   https://www.hukumproperti.com/rangkuman-peraturan/aspek-hukum-jasa-konstruksi-berdasarkan-undang-undang-nomor-18-tahun-1999-tentang-jasa-konstruksi/

https://cepagram.com/index.php/2017/05/25/aspek-hukum-jasa-konstruksi/

Ekonomi Teknik (Bunga)

EKONOMI TEKNIK

Ekonomi teknik

1.               Definisi Ekonomi Teknik

Definisi ekonomi teknik yaitu cara menentukan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan sebagai alternative dalam menyelesaikan suatu masalah dibidang teknik. Biasanya, digunakan oleh para insinyur untuk mencari solusi terbaik dengan cara mempertimbangkan nilai ekonomi dari setiap alternative solusi yang telah ditentukan.

Ekonomi Teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik (engineering). (Drs. M. Giatman, MSIE.)

Ekonomi teknik dan industry kontruksi menurut (Ir. mandiyo priyo, MT)

Ekonomi teknik adalah suatu disiplin yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam melakukan judgement untuk memilih dan menggunakan seluruh sumberdaya secara ekonomi agar dapat memberikan benefit bagi manusia. Secara ekonomis berarti melaksanakan keputusan dalam keterbatasan sumber daya yang ada – memilih alternatif berdasarkan financial, material dan human resources yang ada – untuk mendapatkan hasil (merits) yang optimal. Sehingga seringkali dikatakan bahwa secara ekonomi berarti melakukan pilihan dalam kelangkaan (choices in scarcity) serta berupaya untuk mencapai hasil optimum.

2.               Tujuan mempelajari ekonomi teknik

Mempelajari ekonomi teknik untuk memberikan pemikiran dan mengambil keputusan dalam menentukan alternatif-alternatif investasi secara aspek ekonomi dan teknis.

1.    Kriteria Permasalahan

Adapun kriteria masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik adalah sebagai berikut:

1.    Masalah penting, harus di selesaikan dengan memerlukan pemikiran dan usaha yang serius

2.    Masalah dengan aspek ekonomis yang cukup penting.

Prosedur dan proses dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi teknik menurut Drs. M. Giatman, MSIE., yaitu sebagai berikut :

1.    Mengidentifikasi atau memahami persoalan dengan baik

2.    Merumuskan tujuan penyelesaian masalah

3.    Mengumpulkan data-data yg relevan

4.    klarifikasi, klasifikasi, dan validasi kebenaran data yang terkumpul

5.    identifikasi atau pelajari alternatif pemecahan masalah yang mungkin

6.    menetapkan kriteria pengukuran alternatif

7.    menyusun atau menyiapkan model keputusan

8.    melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua alternatif yang disediakan

9.    mengambil keputusan sesuai dengan tujuan

10. menerapkan atau mengimplementasikan keputusan yang telah diambil.

Dalam menyiapkan alternatif perlu diperhatikan persyaratan berikut :

1.    jumlah alternatif yang ideal 2 —10 alternatif, jika alternatif banyak perlu dilakukan seleksi bertingkat;

2.    memenuhi sifat mutually exdusive (tidak ada alternatif yang tumpang tindih);

3.    memenuhi sifat axhausive (semua kemungkinan alternatif yang tersedia telah terwakili).

4.               Pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik harus menentukan alternate-alternatif terbaik yang akan di pilih. Langkah-langkah dalam menentukan alternative dilakukan dengan baik bersama orang-orang yang mengerti seluk beluk teknis dari berbagai hal. Seseorang yang mengambil keputusan harus mampu memprediksi kondisi-kondisi masa yang akan datang serta harus bisa mendapatkan gambaran kondisi keuangan yang berhubungan dengan alternative tersebut.

5.               Hubungan ekonomi teknik dengan teknik sipil

Hubungan dalam hal pembangunan mana yang lebih menguntungkan dan memberikan fungsi secara ekonomi dan teknis bagi masyarakat. Berguna untuk menunjang perekonomian daerah tersebut.

Sumber :

Drs. M. Giatman, MSEI. (ekonomi teknik)

Ir. Mandiyo Priyo, MT. (ekonomi teknik)